Denda Rp 250 Ribu Menanti Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Petugas gabungan memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, saat pelaksanaan PKM di Banjarbaru beberapa waktu lalu. Foto - Tim

WARTAKOTA.NET – Penyebaran wabah Covid-19 atau virus corona di Kalimantan Selatan, termasuk di Kota Banjarbaru, hingga kini belum juga mereda.

Sehubungan dengan hal tersebut, Walikota Banjarbaru H. Nadjmi Adhani mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19, dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Perwali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2020 ini dibuat berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Gugus Tugas Nomor 6 Tahun 2020, tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.

Walikota Banjarbaru, H. Nadjmi Adhani menyampaikan, Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, social distancing, dan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi Protokol Kesehatan Covid-19, dan mengoptimalkan pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19,” terang H. Nadjmi Adhani.

Petugas gabungan memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, saat pelaksanaan PKM di Banjarbaru beberapa waktu lalu. Foto – Tim

H. Nadjmi Adhani melanjutkan, sanksi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 untuk pembatasan aktivitas di luar rumah, yaitu setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum, dikenakan sanksi berupa administratif teguran tertulis, pembinaan fisik yang terukur, sampai kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.

“Bisa juga dikenakan denda administratif paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp250.000,” ungkapnya.

Untuk pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum, sambung H. Nadjmi Adhani, setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum, dikenakan sanksi administratif teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi, atau denda administratif paling sedikit Rp100.000 (seratus ribu) dan paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pemberian sanksi-sanksi tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Ilustrasi protokol kesehatan Covid-19, penggunaan masker dan menjaga jarak. Foto – Pixabay

Kemudian, sanksi berupa denda administratif wajib disetorkan ke kas daerah.

Lalu, terhadap denda administratif, Satpol PP menerbitkan SKDA-PK Covid-19 berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19, untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Kalsel.

Selanjutnya, fotokopi surat tanda setoran dari Bank Kalsel oleh pelanggar protokol kesehatan Covid-19 diserahkan kepada petugas Satpol PP, di kantor kelurahan di wilayah penindakan pelanggaran protokok kesehatan Covid-19 terjadi.

“Intinya kita ingin disiplin warga bisa meningkat lagi dengan adanya sanksi ini,” demikian Nadjmi. (tet/dm)

Pandemi Covid-19, Indikator Makro Pembangunan Menurun

Lama Tak Difungsikan, Pasar Gambut Baru Diisi Pedagang Unggas