DPRD Banjar Minta Pemkab Evaluasi Kerjasama dengan BPJS

WARTAKOTA.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, usulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar ikuti langkah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang memutuskan kerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Selama ini, BPJS dinilai hanya menguntungkan perusahaan dan tidak berpihak pada masyarakat.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiqi.

Rofiqi menuturkan, pihaknya akan mendesak/mengusulkan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengevaluasi kerjasama dengan BPJS.

Menurut Rofiqi, hal ini bukan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan), tapi hanya menguntungkan satu pihak saja.

“Dengan skema dari BPJS, kita setiap tahun keluar duit 18 miliar, dan itupun untuk pembayaran rumah sakit kadang dihutang oleh BPJS,” ujar Rofiqi, Jumat (19/6/20).

Rofiqi menambahkan, BPJS, jika dibandingkan dengan skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), maka pemerintah hanya akan mengeluarkan biaya sebesar Rp3 – 5 miliar untuk Jamkesda. Ini pun tergantung kasus dan pembayarannya cash.

“Itu lebih menguntungkan. Tapi karena peraturan mewajibkan kita ikut BPJS, sebagai warga negara pasti mengikuti. Tapi bagi saya itu merugikan, dan lebih baik dievaluasi. Dan lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Masih kata Rofiqi, keberadaan BPJS saat ini juga tidak membantu semua jenis penyakit. Pasalnya, ada beberapa penyakit yang memerlukan biaya besar dan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah.

“Inikan juga menjadi masalah, jika kasus yang memerlukan biaya besar dikembalikan lagi juga ke pemerintah. Jadi kita akan desak pemerintah untuk mengevaluasi atau menghentikan kerjasama dengan BPJS di tempat kita,” tegasnya. (sai)