DPRD Kabupaten Banjar Akan Bentuk Pansus RTRW

WARTAKOTA.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dalam waktu dekat akan membentuk panitia khusus (pansus), berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diduga ada gratifikasinya.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Banjar M. Rofiqi didampingi Waket DPRD Kabupaten Banjar Akhmad Rizanie kepada jurnalis, Senin (11/5/20).

Selain itu, DPRD Kabupaten Banjar juga akan membentuk pansus Covid-19.

“Kalau saya istilahkan, latar belakang pembentukan pansus RTRW ini ialah karena kami ada mendengar isu bahwa carut-marut zona dalam RTRW ini disebabkan adanya ‘setan gundul’ atau dugaan gratifikasi, sehingga zona yang asalnya resapan air, malah menjadi perumahan. Dan parahnya, cuma orang tertentu saja yang bisa berinvestasi,” ungkap Rofiqi.

Menurutnya, karena kawasan resapan air sudah didirikan perumahan, menyebabkan sejumah area pertanian menjadi sulit diberdayakan lantaran sepanjang tahun menjadi terendam. Hal Ini tentu tidak sesuai dengan ekspektasi dewan (DPRD Kabupaten Banjar).

“Kalau memang aturan, ya harus ditegakkan, jangan sampai cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kami akan mengawal sampai tuntas masalah ini, sebab negara harus jadi panglima. Kita akan telusuri kenapa sampai ada yang area perkantoran juga ada perumahan, juga yang awalnya area minapolitan bisa ada pengembangan yang lain. Ini seolah ada jual beli kebijakan. Kita tentu ingin daerah ini menjadi semakin baik, namun kalau ada permainan sangat menyayangkan,” tandasnya.

Sementara Akhmad Rizanie menambahkan, selain pansus RTRW, pihaknya juga akan membentuk pansus Covid-19 yang khusus mengawal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Banjar.

“Kita ketahui gugus tugas bertugas menangani wabah Corona. Namun, tentunya dalam menangani menggunakan dana yang besar. Nah, kita ingin penanganan bisa lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan. Makanya kita akan bentuk pansus Covid-19,” beber Rizanie.

Pansus Covid-19 ingin mengetahui sejauh mana pergeseran anggaran yang disebutkan tiap SKPD bisa berhemat hingga 50 persen. Selain itu, soal insentif bagi para medis juga perlu transparansi, sebab ada dibantu dari pihak ketiga.

“Tentu sejauh mana pemanfaatan anggaran ke para medis ini. Kami juga meminta agar para jurnalis diperhatikan, karena mereka termasuk yang berjibaku dalam mengggali informasi maupun sosialisasi penanganan Corona ini,” ujarnya.

Baik Rofiqi maupun Rizanie kurang sepakat dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengingat ekonomi masyarakat akan sangat terpukul jika PSBB diberlakukan khususnya di Kabupaten Banjar.