SMSI: Jangan Ganggu Pancasila

Ketua Umum SMSI, Firdaus. Foto - Istimewa

WARTAKOTA.NET – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pleno melalui aplikasi Zoom, Jum’at (26/6/20) kemarin.

Dari hasil rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum SMSI, Firdaus dan didampingi Sekretaris Jenderal SMSI HM Untung Kurniadi itu, SMSI menyimpulkan bahwa Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara tetap harus dipertahankan.

Jangan ada pihak-pihak yang mengganggu, melemahkan, atau berniat mengubah Pancasila melalui cara apapun.

Sebagai pengurus SMSI, Firdaus mengatakan, organisasi Siber terbesar yang kini beranggotakan lebih dari seribu perusahaan media siber yang tersebar di seluruh Indonesia, merasa terganggu dengan adanya Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP).

“Jika Pancasila diubah, mau jadi apa negara ini? Pancasila selain menjadi landasan negara, juga menjadi sumber hukum. SMSI yang azaznya berlandaskan pancasila, jika Pancasila diubah, mau dikemanakan arah organisasi ini,” kata Firdaus yang disambut para peserta pleno dengan kata sepakat, “Cabut RUU HIP”.

Ketua Umum SMSI, Firdaus. Foto – Istimewa

Selain itu, Firdaus menambahkan bahwa mendiskusikan keselamatan dan keberlangsungan bisnis media itu penting. Namun katanya, menyelamatkan Pancasila sebagai dasar negara itu lebih penting.

“Untuk itu, kita minta kepada pemerintah pembahasan RUU HIP dihentikan. Pemerintah fokus saja menangani masalah covid-19 dan dampaknya,” tegasnya.

Di akhir rapat pleno, SMSI menyampaikan rasa keprihatinannya kepada lembaga legislatif.

Pertama, prihatin terhadap produk DPR yang hanya meninmbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat.

Kedua, prihatin dengan sikap DPR yang lebih mendahulukan kepentingan politik, ketimbang masalah bangsa yang sangat mendesak, yaitu penanganan pandemi Covid-19 dengan segala dampak negatifnya.

Lebih jauh Firdaus menyampaikan, RUU HIP kontroversial ini sedikitnya ada beberapa poin di dalamnya yang paling banyak digugat oleh berbagai kalangan.

Rapat pleno SMSI melalui aplikasi Zoom. Foto – Istimewa

Pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS soal pelarangan PKI dan komunisme dalam konsideran.

Kedua, adanya frasa “Ketuhanan yang berkebudayaan” dalam pasal 7 ayat (1) dan konsep Trisila dan Ekasila dalam pasal 7 ayat (2) yang dinilai mengesampingkan agama. RUU HIP tersebut telah disahkan menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Terlepas ada atau tidaknya hal yang kontroversial, SMSI menyepakati bahwa rumusan Pancasila sudah final. Pembahasan RUU HIP tersebut harus dihentikan,” pungkasnya. (***)

What do you think?

Media Diminta Hati-Hati Beritakan Produk Dewan

Bernuansa Klasik, Kafe Ini Bikin Nyaman Pengunjung