‘Jurnalis Penyambung Kebijakan Pemerintah Kota dan Keinginan Masyarakat’

WARTAKOTA.NET – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Banjarbaru Bernhard E. Rondonuwu, berkenan hadir memenuhi undangan dari Dapur Jurnalis Banjarbaru dan Baret78 untuk menutup kegiatan Workshop Journalist Camp di Hutan Wisata Pinus Mentaos Banjarbaru, Minggu (11/10/20).

Bernhard tidak datang sendiri, ia didampingi oleh Dewan Pembina dan Penasihat Dapur Jurnalis Banjarbaru Ahmad Yani Makkie, Plt Kepala Diskominfo Kota Banjarbaru Iwan Hermawan, Lurah Mentaos Ahmad Rifai, serta Kabag Umum Setdakot Banjarbaru Rokhyat Riyadi.

Dewan Pembina dan Penasihat Dapur Jurnalis Banjarbaru (DJB) Ahmad Yani Makkie menyampaikan, peserta kegiatan Workshop Journalist Camp ini adalah dari kalangan mahasiswa sebanyak 15 orang

“Mereka dilatih selama tiga hari dan bermalam di Hutan Pinus ini. Semoga apa yang mereka dapat dari kegiatan ini, bisa bermanfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari,” ujar Yani Makkie.

Pjs Wali Kota Banjarbaru Bernhard E. Rondonuwu saat memberikan sambutan dan motivasi kepada para peserta WJC. Foto – Tim

Di tempat yang sama usai menutup kegiatan, Pjs Wali Kota Banjarbaru Bernhard E. Rondonuwu menyampaikan bahwa 15 calon tenaga handal dalam hal jurnalis ini jika dibina terus, maka mereka pasti akan menjadi penyambung antara kebijakan pemerintah kota dan keinginan masyarakat.

“Karena merekalah yang akan menyampaikan dalam bentuk laporan jurnalis kepada masyarakat nantinya,” ucap Bernhard.

Tak lupa, Bernhard juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para jurnalis senior yang sudah memfasilitasi para mahasiswa ini untuk menjadi kadernya.

“Harapannya nantinya ada keterikatan, apalagi mereka adalah para generasi milenial, pas (cocok) sekali dengan kondisi seperti sekarang dimana generasi milenial sangat penting untuk menghubungkan pola pemahaman generasi milenial,” terangnya. (tim)

What do you think?

Tinggalkan Balasan

Ketua HIPMI Banjarbaru: Kenalkan Produk Bisa Gunakan Bahasa Jurnalistik

Susuri Kuin Kecil, Haris – Ilham Dapati Infrastruktur Tidak Layak