Negara di Amerika Selatan Ini Sehari-hari Gunakan Bahasa Jawa

Suriname adalah negara yang sebagian besar warganya menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari hari (foto : pixabay)

WARTAKOTA.NET – Republik Suriname (Surinam), dulu bernama Guyana Belanda atau Guiana Belanda adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Prancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik.

Di Suriname tinggal sekitar 75.000 orang Jawa dan dibawa ke sana dari Hindia Belanda antara tahun 1890-1939. Suriname merupakan salah satu anggota Organisasi Konferensi Islam.

Terbentuknya Negara dan Pemerintahan Suriname Wilayah Suriname mulai dikenal sejak abad ke 15, ketika bangsa-bangsa Eropa berlomba menguasai Guyana, suatu dataran luas yang terletak di antara Samudera Atlantik, Sungai Amazone, Rio Negro, Cassiquiare dan Orinoco.

Dataran tersebut awalnya oleh para ahli kartografi diberi nama Guyana Karibania (Guyana berarti dataran luas yang dialiri banyak sungai, dan Karibania dari kata Carib -nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut).

Dalam legenda El Dorado, Guyana digambarkan sebagai wilayah yang kaya kandungan emas. Legenda tersebut merupakan salah satu factor yang mendorong orang-orang Eropa untuk bersaing menguasai kawasan Guyana.

Pada tahun 1449 pelaut Spanyol, Alonzo de Hojeda dan Juan de La Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan, yang saat itu mereka sebut Wild Coast, dan mendarat di wilayah Guyana.

Vincent Juan Pinzon kemudian menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol. Selama abad ke 16 dan 17, Guyana silih berganti dikuasai Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis dan Portugal.

Belanda mendirikan pusat perdagangan pertama di dataran tersebut pada tahun 1530. Pada tahun 1593 Raja Spanyol mengambil alih dan menguasai Guyana hingga tahun 1595. Pada saat bangsawan Inggris datang mengusai daerah-daerah pantai, Belanda mengembangkan perdagangannya secara bertahap di pedalaman.

Daerah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris sejak tahun 1630 hingga tahun 1639. Pada tahun 1639 Belanda berhasil menguasai kembali sebagian besar Guyana, sedangkan Perancis menguasai daerah-daerah di tepian sungai Suriname.

Akibatnya, wilayah Guyana terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Guyana Espanola (bagian dari Venezuela sekarang), Inglesa (Guyana sekarang), Holandesa (Suriname), Francesa (Cayenne), dan Portuguesa (bagian dari wilayah Brazil).

Wilayah Suriname terletak di bagian tengah dari wilayah Guyana yang telah terbagi-bagi, dengan luas wilayah kurang lebih 163.265 kilometer persegi. Tahun 1651 Suriname direbut Inggris, sampai saat penandatanganan perjanjian perdamaian Breda tahun 1667.

Dalam perjanjian tersebut, Inggris menyerahkan kembali Suriname, ditukar dengan wilayah kekuasaan Belanda di New Amsterdam, Amerika Utara (sekarang disebut Manhattan, New York, AS).

Pada tahun 1781-1783, Inggris kembali merebut Suriname untuk dijadikan daerah protektorat Inggris hingga 1802. Melalui perjanjian Amiens, tanggal 27 Maret 1802, Suriname, Berbice, Demerara dan Essquibo diserahkan kepada Belanda.

Namun setahun kemudian Inggris kembali merebut wilayah-wilayah itu. Sejak tahun 1804 Suriname menjadi koloni Inggris dengan sebutan the British Interregnum. Selama di bawah kekuasaan Inggris, situasi ekonomi Suriname mengalami kemunduran, karena larangan perdagangan budak, padahal perkebunan masih sangat memerlukan tenaga buruh.

Melalui perjanjian London tanggal 13 Agustus 1814 dan diratifikasi dalam perjanjian Viena, Suriname dikembalikan lagi kepada pihak Belanda. Pemerintahan Suriname dipimpin langsung oleh seorang Gubernur Jenderal, dengan didampingi oleh Dewan Kepolisian yang bertugas sebagai Penasihat Gubernur.

Dengan dihapuskannya perbudakan pada tanggal 01 Juli 1863, perekonomian Suriname tidak menentu. Karena itu, pada tahun 1870 pemerintah Belanda menandatangani perjanjian dengan Inggris guna mendatangkan imigran/buruh kontrak ke Suriname.

Perjanjian tersebut diimplementasikan mulai tahun1873 sampai 1914, dengan mendatangkan buruh kontrak (imigran) Hindustan pertama dari India. Gelombang berikutnya adalah para imigran dari Jawa pada tanggal 09 Agustus 1890.

Belanda mendatangkan orang-orang Indonesia (saat itu bernama Hindia Belanda) sebagai buruh murah untuk dipekerjakan di perkebunan. Kebanyakan dari Jawa Tengah, karena saat itu sebagai wilayah yang padat penduduknya dan tingkat perekonomiannya rendah.

Kelompok imigran Indonesia pertama berjumlah 94 orang tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890. Kelompok ini direkrut oleh De Nederlandsche Handel Maatschappij, untuk dipekerjakan di perkebunan tebu dan perusahaan gula Marienburg.

Empat tahun kemudian (1894) perusahaan yang sama mendatangkan lagi imigran gelombang kedua berjumlah 582 orang Jawa. Mulai tahun 1897 kedatangan para imigran dari Indonesia ini dikelola langsung oleh pemerintah Hindia Belanda.

Dari tahun 1890 hingga 1939, jumlah imigran Indonesia asal Jawa tersebut mencapai 32.956 orang dengan menggunakan 34 kali pengangkutan. Imigran keturunan Jawa ini bekerja sebagai buruh perkebunan Belanda berdasarkan sistem kontrak.

Berdasarkan perjanjian yang ada, para buruh Jawa tersebut memiliki hak untuk kembali ke negara asalnya (repatriasi) bilamana telah habis masa kontraknya. Dalam periode tahun 1890 – 1939, tercatat 8.120 orang yang telah kembali ke tanah air.

Pada tahun 1947, terjadi lagi gelombang repatriasi tercatat 1.700 orang. Repatriasi massal terakhir pada 1954, ketika sekitar 1.000 orang Jawa meninggalkan Suriname untuk kembali ke Indonesia.

Sebagian besar para imigran Jawa ternyata memilih tetap tinggal di Suriname walaupun hubungan kontrak mereka dengan pemilik perkebunan telah berakhir. Mereka tetap tinggal dan bekerja di perkebunan itu sebagai pekerja bebas.

Bagi mereka, bekerja di perkebunan bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Mereka juga telah terbiasa berhubungan dengan para majikan Belanda yang bertahun-tahun menjajah Indonesia. Kondisi seperti itu merupakan faktor pendorong para keturunan Jawa untuk bertahan.

Mereka tidak terpengaruh oleh buruh India yang pada umumnya meninggalkan pekerjaan mereka, segera setelah masa kontraknya habis. Namun, ketika masa kejayaan perkebunan tebu mulai merosot, banyak orang Jawa yang beralih profesi menjadi buruh industri.

Mereka berpindah ke pusat-pusat pertambangan bauksit seperti Moengo, Paranam dan Biliton. Akibatnya, daerah yang semula dikenal sebagai Distrik Jawa-karena mayoritas penduduknya keturunan Jawa, seperti Saramacca, Coronie dan Nickerie, semakin kekurangan tenaga buruh.

Pecahnya perang dunia ke-1 dan ke-2 tidak mempengaruhi situasi ekonomi – politik Suriname. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda dan beberapa wakil dari Suriname menandatangani memorandum rencana pengakhiran penjajahan.

Nama Johan Adolf Pengel sekarang diabadikan sebagai nama bandara internasional di ibukota Suriname,

Pada konferensi Meja Bundar tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin Johan Adolf Pengel (sekarang diabadikan sebagai nama bandara internasional di ibukota Suriname, Paramaribo) menuntut dibentuknya pemerintahan sendiri.

Tuntutan itu semakin kuat dengan berdirinya beberapa partai politik (parpol). Pada tahun 1970 diselenggarakan konferensi di Belanda untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname, dan menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil parpol.

Menjelang proklamasi kemerdekaan Suriname pada tahun 1975, banyak orang Jawa ikut ambil bagian dalam migrasi massal ke Belanda. Sekitar 15.000 orang Suriname pindah ke Belanda karena khawatir terhadap kemungkinan dominasi dan penindasan politis oleh golongan Kreol (Afros-Suriname).

Kekhawatiran tersebut muncul karena selama kampanye Pemilu tahun 1973, dalam rangka pembentukan pemerintah pertama Suriname merdeka, diwarnai oleh ketegangan hubungan antar-suku.

Tanggal 25 Nopember 1975 Suriname menjadi negara merdeka. Walaupun demikian, perekonomiannya tetap sangat bergantung pada bantuan pembangunan Belanda. Pada tanggal 25 Februari 1980, 5 tahun setelah merdeka, Suriname diguncang kudeta militer. Sekitar 35.000 penduduk Bushnegro dan 6.500 Amerindian di daerah-daerah pedalaman menjadi pelaku utama menentang penguasa militer.

Kelompok-kelompok militan dari kedua golongan tersebut adalah kelompok Mandela (Bushnegro) di bawah pimpinan mantan anggota militer Ronny Brunswijk dan kelompok Tukujan Amazones (Amerindian).

Sebagai tindakan memberantas pemberontakan, pada tanggal 8 Desember 1982 pihak militer membunuh 15 tokoh demonstran. Akibatnya, bantuan pembangunan Belanda kepada Suriname dihentikan, sehingga kondisi perekonomian negara menjadi semakin buruk.

Puncak konflik bersenjata ketika tahun 1986, pihak militer harus berhadapan dengan pemberontak Bushnegro yang telah bersatu dan menamakan dirinya Jungle Commando. Tahun itu pula, kelompok Amerindian juga meningkatkan aksinya.

Kemelut ini mengakibatkan sekitar 7.000 orang Bushnegro melarikan diri ke Cayenne (Guiana Perancis) untuk meminta suaka politik kepada pemerintah setempat. Pemilu Nopember 1987 mengakhiri pemerintahan militer kembali ke pemerintahan sipil.

Namun tidak lama, Desember 1990 militer kembali melancarkan kudeta tidak berdarah, yang dikenal sebagai Kudeta Telepon. Kemudian pihak militer membentuk Pemerintahan Sementara dengan salah satu tugas mempersiapkan pemilu yang demokratis.

Pada bulan Mei 1991, diselenggarakan pemilu, namun hasilnya tidak sesuai harapan pihak militer, karena dimenangkan golongan sipil. Pada bulan September 1991 terbentuk pemerintah sipil yang baru, dipimpin oleh Presiden Drs. R.R. Venetiaan dan Wapres Jules Ajodhia.

Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan militer. Langkah pemerintahan Venetiaan adalah melanjutkan upaya-upaya perdamaian yang telah dirintis pemerintah sipil sebelumnya. Hal ini merupakan tugas berat bagi pemerintah yang baru terbentuk, terutama karena merosotnya kondisi ekonomi dan sosial Suriname akibat kemelut politik berkepanjangan.

Pada pemilu bulan Mei 1996, koalisi penguasa Front dan Presiden Venetiaan kalah, dan pemerintahannya digantikan Drs.Jules Wijdenbosch dari Nationale Demokratische Partij (NDP) dan Radakishun dari Vooruitstrevende Hervorming Partij (VHP), yang terpilih masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemilu tanggal 25 Mei 2000, kekuasaan berhasil diraih oleh kombinasi penguasa New Front yang terdiri dari parpol Nationale Partij Suriname (NPS),VHP, Pertjajah Luhur (PL) dan Surinaamse Partij vande Arbeid (SPA).

Kemenangan New Front ini mengantarkan kembali R.R. Venetiaan (NPS) ke tampuk kursi kepresidenan 2000 – 2005. Sebagai Wakil Presiden, terpilih Jules Rattankoemar Ajodhia dari partai VHP.

Pada Pemilu 25 Mei 2005, Koalisi Pemerintah New Front, meskipun mengalami penurunan dukungan, tetap berhasil unggul. Untuk menyusun pemerintahan baru 2005 -2010, New Front menggandeng 2 koalisi politik, yakni A-Combinatie dan Democratische Actie 91, sehingga terbentuk New Front plus.

Presiden Venetiaan terpilih untuk ketiga kalinya menjadi Presiden Suriname, dengan Wakil Presiden Ramdien Sardjoe dari VHP. Sementera itu, Paul Salam Somohardjo, ketua PL, terpilih sebagai Ketua Parlemen.

Suriname terletak di daerah Amerika Selatan

Awalnya hanya sebagian kecil dari para imigran Jawa di Suriname dapat berbahasa Belanda. Mereka juga belum mengenal bahasa masyarakat setempat, seperti Sranan Tongo,Hindi, Amerindian dan bahasa Bushnegro.

Para imigran umumnya bukan pekerja terlatih, terkecuali sejumlah kecil yang berprofesi sebagai petani, pekerja perusahaan gula dan buruh perkebunan kopi/coklat. Kondisi tersebut diperburuk oleh kenyataan bahwa para penguasa Belanda yang otokratik, tidak memberi kesempatan bagi imigran Jawa untuk berkembang.

Di samping itu, karena Indonesia pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda, maka sebagian besar imigran Jawa tercatat sebagai warga Belanda. Tidak ada perwakilan khusus yang dapat menyalurkan aspirasi atau memberi perlindungan kepada masyarakat Jawa pada awal keberadaan mereka di Suriname.

Padahal yang berasal dari India memiliki suatu perwakilan yang disebut Agent General. Satu-satunya fasilitas yang dapat mereka nikmati adalah perlindungan kerja yang diberikan oleh para majikan mereka.

Namun para majikan inipun, dalam peranannya sebagai ujung tombak perekonomian Belanda, lebih mengutamakan hasil kerja para buruh daripada meningkatkan standar hidup bawahannya. Ditinjau dari segi ini, maka pembukaan Komisariat Indonesia segera setelah proklamasi kemerdekaan RI, sangat penting bagi masyarakat keturunan Jawa di Suriname.

Beberapa orang keturunan Jawa baru dapat menduduki posisi yang agak terpandang setelah sekitar 30 tahun kedatangan mereka pertama kali, misalnya sebagai mandor tebu dan lurah di kawasan perkebunan, perawat, penerjemah, dan guru.

Pada akhir tahun 1970-an, sejumlah kecil keturunan Jawa telah berhasil menyandang gelar kesarjanaan dalam bidang teknik, hukum,kedokteran, ekonomi, fisika dan theologi. Namun secara umum, mereka tetap tidak tertarik melakukan kegiatan-kegiatan bisnis.

Hanya beberapa yang telah berhasil sebagai pengusaha toko, angkutan dan restoran. Bidang politik ternyata juga menarik perhatian mereka. Masyarakat Jawa terkotak-kotak oleh adanya beberapa partai yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pengaruh kuat, dan tidak didasarkan pada ideologi yang jelas.

Jabatan tertinggi negara yang dipegang keturunan Jawa adalah Ketua Parlemen hasil pemilu 2005, Paul Salam Somohardjo (foto : pixabay)

Pada pemilu tahun 1977, partai-partai Jawa secara bersama-sama berhasil memperoleh 4 kursi di parlemen. Pada tahun 1979, dua orang keturunan Jawa berhasil menduduki jabatan menteri dan seorang lainnya menjabat deputi menteri.

Pada Tahun 1991 dalam masa pemerintahan Presiden Venetiaan, tiga jabatan menteri dipegang oleh keturunan Indonesia (Jawa). Di samping itu, partai – partai Jawa {Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil (KTPI) dan Pendawa Lima (PL)} secara bersama–sama berhasil memperoleh 8 (delapan) kursi di parlemen.

Pada saat pemerintahan Presiden Jules Wijdenbosch, dari 18 jabatan menteri, terdapat 6 jabatan menteri dan satu deputi menteri yang dipegang oleh keturunan Jawa. Di samping itu terdapat 9 (sembilan) anggota parlemen keturunan Jawa (5 kursi KTPI dan 4 kursi Pendawa Lima).

Sampai saat ini, jabatan tertinggi negara yang dipegang keturunan Jawa adalah Ketua Parlemen hasil pemilu 2005, Paul Salam Somohardjo.

Sumber : wikipedia dan kemlu.go.id

What do you think?

Tinggalkan Balasan

PLN Bagikan Paket Sembako

Ditertibkan Saat Balap Liar, Para Remaja Ini Dorong Motor ke Mapolres Banjarbaru